Kegiatan Magang Kerja Mahasiswa tahun ini mahasiswa Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia (AMPINDO) Blitar disebar ke beberapa instansi Pemerintah dan Swasta selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan, sehingga mahasiswa akan mengetahui bagaimana dunia kerja secara riil dan tidak hanya sekedar tahu diatas kertas. Dengan demikian diharapkan mahasiswa akan mampu meningkatkan softskill yang telah di kembangkan selama ini.

Setelah selesai melaksanakan magang-nya nanti mahasisw diharuskan membuat laporan hasil kegiatan sebagai salah satu bahan evaluasi bagi, mahasiswa, kampus dan tempat dimana mahasiswa melaksanakan magang kerjanya, sehingga diharapkan akan terus dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan tersebut . –admin–

Stand-stand yang ada di BAZAR sangat beragam, mulai dari makanan dan minuman, kue, dealer, telekomunikasi, sekolah dan dinas serta institusi lainnya, Wakil Walikota Blitar dalam sambutannya berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, selain itu dapat meningkatkan fungsionalias Kebonrojo sebagai tempat rekreasi keluarga.  Diharapkan kedepan kegiatan ini mampu dilaksanakan setiap minggu dan tidak hanya sebulan sekali.

ZARTUMI, menjadi salah satu solusi untuk bisa mengembangkan potensi-potensi industri kecil dan menengah di Kota Blitar, untuk bisa tampil di permukaan, dengan kegiatan seperti ini minimal mereka mampu menyapa masyarakat dengan produktifitas dan kreatifitasnya, karena selain produk-produk lokal yang ingin dikembangkan, tentunya ada beberapa hiburan seperti musik dan lainnya, akan lebih semarak jika hiburan tersebut juga mengangkat kreatifitas seni dan budaya yang ada di masyarakat. Semoga harapan-harapan dan rencana kerja tersebut dapat terus di tingkatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar .

Thansk for Mas Ro’ is (disperindagkota) .. atas foto-fotonya –admin–

Pertama UU No.7 Tahun 1992, Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.  Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.  Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

Kedua UU No.10 Tahun 1998, Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

• Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
• Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Ketiga UU No.23 Tahun 2003, Pada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

Keempat UU No.21 Tahun 2008, Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

• Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4).Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank(pasal 5 no.5). Konsekuensinya, penamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank X Syariah Cabang Kemayoran, maka harus di ubah menjadi Bank X Unit Usaha Syariah Cabang Kemayoran.
• Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
• Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
• Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah.

Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

Sedangkan Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dikumpulkan dari berbagai sumber ..

Maka Dinas Kominparda Kota Blitar, sebagai ujung tombak bagi suksesnya program (BK-GOES) mencoba untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh operator komputer di seluruh SKPD Kota Blitar yang telah mengikuti Bimbingan Teknis pada beberapa waktu yang lalu. Dan salah satu kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan yang yaitu “Forum Tatap Muka Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Penerapan Pemanfaatan Software Legal/Open Source Software” dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2011 di Aula Dinas Kominparda Kota Blitar. Acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Kominparda dengan menghadirkan praktisi IT (Owner Core_Technology) yang kebetulan juga sebagai Dosen Tetap AMPINDO Blitar,  sedikit banyak diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi operator komputer di seluruh SKPD Kota Blitar yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan telah mengaplikasikannya di lingkungan kerja, kendala-kendala yang di lapangan sedikit banyak terpecahkan pada kegiatan tersebut, sehingga diharapkan mampu dilanjutkan pada rekan-rekan di SKPD masing-masing.

Selain hal tersebut diatas acara tersebut dilaksanakan mengandung maksud sebagai langkah awal dalam membangun komunitas dalam penggunakan software legal/open source software di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar, sehingga harapan Blitar Kota nantinya benar-benar mampu mengelola dan menerapkan software legal/open source software.

Wisuda yang diikuti kurang lebih 150 mahasiswa ini terdiri dari dua program studi yang ada di AMPINDO – Blitar, yaitu Prodi Keuangan Perbankan dan Prodi Manajemen Perpajakan.  Banyak harapan dan juga program-program dari kampus maupun yayasan yang diharapkan dapat teraplikasikan pada tahun 2012 ini. Yang tentunya juga berharap Alumni AMPINDO Blitar tidak merasa puas dengan diraihnya gelar Diploma 3, karena tentunya masih dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Akhirnya Selamat dan Sukses kepada Wisudawan-wisudawati, semoga bekal yang telah diberikan Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia (AMPINDO) – Blitar, mampu mengantarkan para Alumni meraih cita-cita dan harapannya di dalam kehidupan, amin

Festival tahunan di Cheonan ini juga dilombakan sehingga masing2 peserta punya kesempatan mendapatkan penghargaan.  Selain Indonesia ada sekita 22 negara ikut serta didalamnya. Dibawah pimpinan Ida Riyanti  dan wakil dari Blitar yaitu Wima B ( ketua Dewan Kesenian daerah Blitar ) , Indonesia mengirimkan sejumlah 21 penari, dengan menampilkan group Reog Blitar dan berkolaborasi dengan beberapa siswa/i dari SMA 7o Jakarta.  Rombongan ini sudah dipersiapkan sebelumnya di  Laboratorium Tari Indonesia pimpinan Ibu Wiwiek Widyastuti, yang juga ikut serta sebagai penasehat.

Sebelum pentas tari di panggung, semua peserta ikut dalam parade di jalan utama di kota Cheonan,  sehingga para pengunjung berkesempatan melihat semua tarian dari dekat dan bahkan sempat berfoto bersama.  Bahkan antar peserta/penari juga berkesempatan untuk berfoto bersama, kesempatan inilah yang justru diluar acara tertulis yang membuat suasana menjadi gembira. Dari Indonesia selain tari reog,  ada juga tari merak.  Penari merak ini saat parade agak merasa dingin dengan pakaian yang tipis, mengingat udara sudah agak dingin sekitar 20 derajat Celcius waktu parade.  Untunglah setelah parade selesai tidak ada penari yang sakit, sehingga bisa mengikuti lomba di hari berikutnya.

Penampilan tari Reog dan tari Merak, rupanya cukup memukau penonton dan juga para juri, sehingga team Indonesia bisa memasuki tahap kedua, tahap final. Pada hari terakhir Festival, group atau rombongan tari dari Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Juara Harapan Dua, atau nomor urutan 5.  Wakil dari Indonesia berhak mendapatkan piala.

Setelah perlombaan, semua peserta dan rombongan diberi kesempatan untuk makan bersama dengan Walikota Cheonan.  Rombongan tari dari Indoensia sudah selamat kembali ke tanah air dengan banyak kenangan pengalaman sebagai wakil dan memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia, meski saat berangkat di Indonesia sendiri waktu itu sedang ramai dengan kasus bom di kota Solo.

Terasa sekali memang budaya bisa menyambung ke semua orang di dunia ini dan budaya juga memberikan kegembiraan dan membuat suasana damai. Semoga damai juga selalu ada di Indonesia dan seluruh dunia,  trimakasih dan selamat untuk para peserta semua yang berangkat ke Cheonan.

Informasi dan Sumber foto dari manager yang ikut dalam rombongan atau team Indonesia di Cheonan, yaitu Anastasia Rini Astiani. Tidak ada alasan untuk tidak ikut bangga menjadi warga Blitar, sukses dan maju terus.

Catatan: Reog Ponorogo yang ditampilkan oleh group kesenian dari Blitar

Source

Dengan pendeklarasian gerakan Gerakan Indonesia, Go Open Source! (IGOS) pada tahun 2004 oleh 5 Kementerian/Departemen dan diperkuat dengan Kesepakatan Bersama IGOS Summit 2 oleh 18 Kementerian/Lembaga Tinggi Negara pada tahun 2008, ini merupakan salah satu inisiatif dalam penguasaan teknologi informasi khususnya teknologi informasi berbasis open source.

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkan Lunak Legal dan Open Source Software tertanggal  30 Maret 2009, pada point 5, disebutkan bahwa Paling lambat per tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menggunakan software legal. Hal senada disampaikan oleh Bapak Drs. Isa Anshari, MSc Direktur Pemberdayaan Industri Informatika Kemkominfo RI pada acara “Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Penerapan Pemanfaatan Software Legal/Open Source Software” di Sasana Praja Kota Blitar pada hari Senin 3 Oktober 2011, yang diikuti oleh Stafft Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Lurah, seluruh Kota Blitar. Yang kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknik yang dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 6 Oktober 2011 dan diikuti oleh operator komputer seluruh Satuan Kerja di Lingkungan PEMDA Kota Blitar.

Acara dibuka dan diresmikan oleh Wakil Walikota Blitar yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kota Blitar siap untuk melaksanakan ketentuan pemerintah tentang pemanfaatan software sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam acara sosialisasi yang di moderatori oleh Bapak Eka Sulistiyana, SE salah satu Dosen Tetap AMPINDO Blitar dan merupakan salah satu praktisi IT di Kota Blitar, akhirnya mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Harapan besar, adanya kegiatan ini mempercepat pengembangan dan pemanfaatan Open Source sesuai Surat Menpan No.SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009, dimana pemerintah pusat dan daerah harus menggunanakan perangkat lunak legal dengan menggunakan perangkat lunak open source. Dan juga dapat mendorong komunitas TI lokal, untuk dapat sharing knowledge sehingga kemandirian pengembangan dan pemanfaatan TI di daerah juga terus maju. Namun, niat baik tersebut tentunya tidak akan berjalan apabila tidak diikuti dan di dukung oleh komunitas TI dan masyarakat lainnya.
2. Keberadaan software open source yang murah, mudah dikembangkan dan bebas untuk disebarluaskan sesuai dengan keinginan pemerintah khususnya PEMDA KOTA BLITAR sebagai lembaga pemerintah. PEMDA KOTA BLITAR perlu segera memanfaatkan software open source legal tersebut yang telah beredar untuk menggantikan software lain (OS dan aplikasinya) terutama software yang masih ditemukan secara illegal sebagai antisipasi menjaga agar tidak sampai ada tuntutan dari pihak pembuat software khususnya dari produk Software Windows (Microsoft).
3. Software open source harus segera diimplementasikan di PEMDA KOTA BLITAR karena cepat atau lambat PEMDA KOTA BLITAR akan meninggalkan Software Windows dan menggunakan software open source IGOS tersebut sesuai kebijakan pemerintah. SELAMAT DATANG OPEN SOURCE di Lingkungan PEMDA KOTA Blitar, dan hari ini dicanangkan sebagai tonggak tercetusnya BK-GOSS (Blitar Kota Go To Open Source)

Semoga dengan BK-GOSS segera terealisasi dengan dukungan semua komponen untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut.

Tidak ketinggalan pengurus yayasan yang baru juga hadir dalam acara tersebut, karena selian rapat sekaligus dilaksanakan halal bi halal untuk seluruh staff, dosen dan pimpinan perguruan tinggi beserta yayasan. Dengan semangat Idul Fitri mudah-mudahan AMPINDO Blitar makin berkembang dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, “setidaknya itu yang disampaikan dalam sambutannya oleh Ketua Yayasan yang baru.

Berdasarkan pencapaian kegiatan akademik bagi dosen semester-semester yang lalu, diharapkan kepada seluruh dosen untuk meningkatkan kegiatan pengajaran, pengabdian masyarakat dan lebih utama lagi penelitian bagi dosen, “seperti yang disampaikan oleh Direktur dalam sambutannya.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, dengan harapan akan mengembangkan rasa kepekaan sosial yang tinggi pada mahasiswa, dengan mengambil tema “Satukan Hati Untuk Berbagi” seperti yang disampaikan Dra. Ec.Suswati, MM, MH salah satu Dosen AMPINDO Blitar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menyempatkan hadir pada acara pembagian takjil tersebut.

Pembagian takjil ini akan dilaksanakan setiap minggu dengan mengambil lokasi yang berbeda kemungkinan di beberapa titik perempatan di Kabupaten dan Kota Blitar, dengan harapan tentunya tahun-tahun mendatang dapat terlaksanaka jauh lebih baik lagi.